Menindaklanjuti Surat Edaran Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 000.8.6/1/Ro.Org tanggal 15 Mei 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terintegrasi

Menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: B/993/KSP.00/70-72/02/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Koordinasi Pencegahan Korupsi di Provinsi Sulawesi Tengah, Biro

Biro Organisasi melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK) Bagi Jabatan Fungsional yang diikuti oleh perwakilan masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi

Dalam rangka mendukung penataan manajemen SDM Aparatur khususnya pada aspek perencanaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Organisasi menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor: 61.1/007.1/bag.organisasi tanggal 28 April 2025 perihal Permohonan Fasilitasi/Persetujuan Teknis terkait pembentukan UPTD, Biro Organisasi melaksanakan

Dalam Rangka mengukur keberhasilan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”, Biro Organisasi melakukan Desk Survei Internal indeks BerAKHLAK Tahun 2025 yang  dihadiri

Sosialisasi dan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi tengah tahun 2024   adalah sebagai upaya dalam

Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Asn Di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah Adalah Memberikan Pemahaman Peserta Tentang Tujuan, Manfaat Dan Tahapan Perencanaan Kebutuhan Asn Di Lingkungan Pemerintah Sulawesi

Penganugerahan Sakip Award bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Melaksanakan Sosialisasi Permenpan RB no. 45 Tahun 2022. Tentang tentang jabatan pelaksana PNS di Lingkungan instansi pemerintah, yang akan di hadiri oleh OPD